Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Nias Selatan yang mencatat harga Rp20.000 per liter. Di Kota Pematangsiantar, harga MinyaKita di Pasar Dwikora juga telah mencapai Rp20.000 per liter akibat keterbatasan pasokan di tingkat pasar.

Sejumlah daerah lain seperti Kabupaten Nias Barat menjual hingga Rp19.000 per liter, sementara Kabupaten Dairi, Kabupaten Samosir, dan Kota Padangsidimpuan berada di kisaran Rp18.000 per liter. Kabupaten Asahan berada di level Rp17.000 per liter.

Di sisi lain, hanya enam daerah yang masih mampu menjaga harga sesuai HET, di antaranya Kota Tanjungbalai, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Batu Bara, dan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Tokoh masyarakat Sumatera Utara sekaligus Anggota DPR RI periode 2019–2024, Dr. Drs. Hendrik H. Sitompul, MM, menilai kondisi ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem distribusi yang harus segera dibenahi.

“Kelangkaan ini memperlihatkan bahwa masalahnya bukan semata produksi, tetapi distribusi yang belum berjalan optimal. Ketika pasokan tidak sampai ke pasar dengan baik, maka harga pasti melonjak dan masyarakat yang menanggung dampaknya,” ujar Hendrik, Rabu (22/4/2026).

Hendrik menegaskan bahwa pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret untuk memastikan distribusi MinyaKita tepat sasaran hingga ke tingkat pengecer.

“Harus ada pengawasan ketat dari hulu ke hilir. Jangan sampai stok ada di gudang, tetapi tidak sampai ke pedagang. Ini yang perlu dibenahi secara serius,” katanya.

Hendrik juga mengingatkan bahwa minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang sangat sensitif terhadap inflasi, terutama bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah.

“UMKM dan pedagang kecil adalah pihak yang paling terdampak. Jika biaya produksi naik, mereka terpaksa menaikkan harga atau mengurangi kualitas. Ini bisa menekan daya beli masyarakat secara luas,” ujarnya.

Hendrik mendorong pemerintah daerah bersama Satgas Pangan untuk mempercepat operasi pasar serta memastikan distribusi berjalan lebih merata di seluruh wilayah Sumut.

“Operasi pasar harus diperluas dan dilakukan secara konsisten, bukan hanya sesaat. Selain itu, distribusi harus dipastikan menjangkau daerah-daerah yang saat ini mengalami lonjakan harga,” tegasnya.

Hendrik juga meminta agar hambatan logistik, termasuk keterbatasan armada pengangkutan yang disebut menjadi kendala distribusi, segera diatasi.

“Kalau masalahnya di transportasi, maka itu harus segera diselesaikan. Jangan sampai ada stok ratusan ton yang tidak tersalurkan hanya karena persoalan teknis,” katanya.